Upah Minimum Regional - Daftar UMK Puncak Tahun 2000-2021

Upah Minimum Regional - Daftar UMK Puncak Tahun 2000-2021

1. Gaji UMP

Bicara mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh tempat baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Upah Minimum Regional - Daftar UMK Puncak Tahun 2000-2021 seringkali membikin bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin berbicara lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Bentang Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu berdasarkan Keputusan Menteri Kekuatan Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan hal yang demikian, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang mesti ditentukan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, sedangkan keduanya sama-sama dikerjakan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK mempunyai rentang waktu peninjauan yang tidak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditentukan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diwujudkan dengan menentukan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup sesuai, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya UMP dan UMK selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Sentra Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan wilayah hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum upahnya berbeda.
Jikalau diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini dipengaruhi karena faktor yang dipakai dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jikalau jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jikalau berkeinginan mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditentukan berdasarkan Kebutuhan Hidup Pantas (KHL) dengan menentukan banyak hal.
Tetapi sejak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan hal yang demikian diwujudkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian beberapa istilah seputar standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa poin penting seputar ketetapan gaji UMR INDONESIA yang mesti Anda ketahui, adalah seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Masalah penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dilapisan karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah jika tidak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Salah satunya yang senantiasa digalakkan oleh banyak karyawan, terutama pada hari buruh Nasional yaitu penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA mempunyai besaran tertentu untuk penghasilan UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Tentang hal pengesahan UMR di wilayah semasing betul-betul tidak sama, ada pelbagai ragam hal serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berbicara berkaitan penghasilan atau standard penghasilan minimal di INDONESIA betul-betul dekat dengan beberapa istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi karyawan ataupun aktor usaha, tentu Anda harus menyadarinya. Di bawah ini ada penjelasan dan penjelasan lengkap dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR adalah standar minimal yang dipakai oleh pemilik usaha dalam pengupahan para buruh/pekerja. Tujuan disahkannya UMR adalah untuk memastikan agar para karyawan memperoleh upah sebagai penghasilan yang layak.

Merujuk dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan kalau UMR atau Gaji Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi pemerintah pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, termaksud gaji UMR INDONESIA.

Menurut pemahaman itu dapat disimpulkan, kalau UMR merupakan standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu keputusan ini menjadi panutan atau dasar dalam pengesahan besaran penghasilan, tapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR tidak difungsikan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK ialah Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan paling rendah yang rinciannya berupa upah pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di suatu daerah kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Komponen UMK dapat terdiri atas upah pokok (gaji pokok) aja, atau upah pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam makna lain, UMK bisa jadi sama upah pokok, tapi bisa juga tidak.

Sesudah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya dibuat lagi istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku pada suatu wilayah Kota maupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar upah tingkat provinsi pada daerah itu.

1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengontrol cara yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai sesuai dengan tingkat keperluan sesuai hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga bisa memperoleh upah yang sesuai. Tentunya hal itu sesuai dengan bobot kerja.
2. Komponen UMR
Berdasarkan surat edaran Menteri Kekuatan Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menerangkan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Meskipun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, seluruh wujud tunjangan tidak konsisten bukan termasuk bagian standar upah minimum. Formatnya ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tidak konsisten dalam hal ini adalah pembayaran bagus secara langsung ataupun tidak untuk diberikan terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga berjenis-jenis, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Meskipun ini istilah UMR memang telah tidak dipakai lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan semacam itu, standar upah regional yang ditentukan oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditentukan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menerangkan bahwa undang-undang itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala upah sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR adalah standar minimum yang ditentukan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada beberapa faktor dan lazimnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang sesuai pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat rujukan hal yang demikian berdasarkan keperluan hidup sesuai.
Hukuman, jikalau terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar upah terhadap pekerja diselesaikan UMR atau UMK bisa mengerjakan penangguhan. Mengenai tata cara atau prosedurnya telah dikontrol dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, sedangkan faktanya instansi hal yang demikian mampu memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 sampai 400 juta rupiah. Penegakan undang-undang ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk terhadap undang-undang.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Berdasarkan dengan kasus upah yang tidak dibayarkan sesuai ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial. 
Ketetapan undang-undang hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan via beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan perundingan bipartit jikalau selama kurun waktu 30 hari belum menempuh kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Formatnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menerangkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan terhadap pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara sederhananya, upah yang diberikan pada usaha mikro dan kecil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan semacam itu, besaran nominalnya meliputi poin rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah review komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berjenis-jenis sisi sampai ketetapan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga informasi ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,