Upah Minimum Provinsi atau UMP Gaji UMR Magetan Tahun 2021

Upah Minimum Provinsi atau UMP Gaji UMR Magetan Tahun 2021

1. Gaji UMP

Berbicara tentang gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Menurut garis besar, pengertian UMP bisa dimaksudkan sebagai standar penghasilan minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh daerah baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Mirip seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang Upah Minimum Provinsi atau UMP Gaji UMR Magetan Tahun 2021 seringkali membuat bingung. Karena, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin mengulas lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk menurut Keputusan Menteri Kekuatan Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi beberapa pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan hal yang demikian, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang semestinya ditetapkan selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama-sama dilaksanakan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK memiliki rentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketetapan hal yang demikian.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak menurut perintah dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang ditetapkan serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini dihasilkan dengan memutuskan beberapa hal penting seperti, keperluan hidup pantas, memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Negeri Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan hal yang demikian. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Jika dibandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab elemen yang diterapkan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran bila jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Jika mau mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dahulu sebelum direvisi, besarnya UMR ditetapkan menurut Kebutuhan Hidup Pantas (KHL) dengan memutuskan banyak hal.
Tetapi semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar bayaran minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Acuan hal yang demikian dihasilkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Setelah mengetahui mulai dari pengertian beberapa istilah seputar standar bayaran minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada beberapa nilai penting seputar ketetapan gaji UMR INDONESIA yang semestinya Anda kenal, merupakan seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Permasalahan upah dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah apabila gak dibarengi dengan standarisasi upah yang sama akan memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang senantiasa digiatkan oleh para buruh, utamanya dalam hari buruh Nasional ialah upah UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA punyai besaran tertentu buat upah UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Akan halnya pengesahan UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beberapa ragam variabel dan faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berdiskusi tentang upah atau standard penghasilan minimal di INDONESIA betul-betul dekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK dan UMP. Baik menjadi buruh atau aktor bidang usaha, pastinya Anda harus mengertinya. Berikut di bawah ini ada pemahaman dan penjelasan lengkap dari beberapa istilah perihal gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR ialah standar minimum yang dipakai oleh pemilik usaha dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Alasan ditentukannya UMR ialah untuk memastikan supaya para pekerja menerima gaji sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu dalam Aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional diputuskan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup daerah Provinsi, tergolong gaji UMR INDONESIA.

Berdasar pada pemahaman itu dapat disimpulkan, jika UMR sebagai standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau landasan dalam pengesahan besaran upah, akan tetapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 makna gaji UMR sudahlah tidak difungsikan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK merupakan Upah Minimum yang ditetapkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK merupakan gaji bulanan paling rendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota sesudah ditetapkan oleh gubernur.

Komponen UMK dapat terbaru atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tetapi bisa juga tidak.

Usai disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya digunakanlah istilah baru sebagai ganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup satu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Penetapannya sendiri disebabkan oleh otonomi dan standar gaji tingkat provinsi pada kawasan tersebut.

1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja membatasi sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai referensi supaya pelaku usaha memberikan bayaran terhadap para pegawai pantas dengan tingkat keperluan pantas hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para daya kerja, sehingga bisa mendapatkan bayaran yang pantas. Tentunya hal itu pantas dengan bobot kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Kekuatan Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan komponen bayaran dan pendapatan. Pada dokumen hal yang demikian jelas dipaparkan bahwa komponen UMR terdiri dar beberapa hal
Pernyataan hal yang demikian juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa komponen UMR berupa bayaran pokok dan tunjangan konsisten. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Konsisten Bukan Komponen UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, seluruh wujud tunjangan tak konsisten bukan termasuk komponen standar bayaran minimum. Bentuknya ini pantas dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini merupakan pembayaran bagus secara segera ataupun tak untuk diberikan terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga berbagai, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah ketidakhadiran.
4. Besarnya UMR Kini UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang telah tak diterapkan lagi, hal itu pantas Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan semacam itu, standar bayaran regional yang ditetapkan oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah ditetapkan bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi dibandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa peraturan itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran pantas skala bayaran pantas kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR merupakan standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada beberapa elemen dan lazimnya terdiri dari bayaran tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Terhadap Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian bayaran dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang pantas pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membuat referensi hal yang demikian menurut keperluan hidup pantas.
Sanksi, bila terdapat perusahaan yang tak sanggup membayar bayaran terhadap pekerja dituntaskan UMR atau UMK bisa melakukan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya telah dibatasi dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Sanksi terdapat perusahaan yang membayar bayaran dibawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya instansi hal yang demikian sanggup memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, pantas UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan sanksi pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan peraturan ini diinginkan menjadi peringatan supaya perusahaan-perusahaan tunduk terhadap peraturan.
8. Langkah Terhadap Upah dibawah UMR
Menurut dengan kasus bayaran yang tak dibayarkan pantas ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara hal yang demikian ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik hubungan industrial. 
Ketetapan peraturan hal yang demikian dalam upaya ini nantinya akan via beberapa prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melakukan diplomasi bipartit bila selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian bayaran. Bentuknya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang diberikan terhadap pemilik bisnis kecil dengan syarat tertentu.
Jadi secara singkatnya, bayaran yang diberikan pada usaha mikro dan kecil ditetapkan menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan semacam itu, besaran nominalnya meliputi nilai rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan lengkap mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari beberapa istilah, memahami perbedaan dari berbagai sisi hingga ketetapan pemberlakuan standar gaji hal yang demikian. semoga berita ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,