Gaji UMK Lebong Tahun 2000-2021

Gaji UMR/UMP Kampar Terbaru

1. Gaji UMP

Diskusi mengenai gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.

Secara garis besar, pengertian UMP bisa dimaksudkan sebagai standar upah minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh tempat baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.

Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP

Membahas mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membuat bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:

1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan

Kalau ingin berbicara lebih mendalam mengenai perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya bisa dilihat dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR ditetapkan oleh menteri namun atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.

2. Jangka Waktu Peninjauan

UMR, UMK dan UMP juga bisa dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Energi Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.

Dalam Keputusan tersebut, ditunjukkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang harus diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, walaupun keduanya sama-sama dijalankan 1 tahun sekali.

3. Masa Pemberlakukan Ketetapan

Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, karena UMR, UMP dan UMK memiliki rentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga bisa membedakan ketiga istilah itu dari masa pemberlakuan ketentuan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai dilegalkan secara serentak berdasarkan instruksi dari Gubernur tiap-tiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga bisa Anda ditinjau berdasarkan perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diwujudkan dengan memastikan sebagian hal penting seperti, keperluan hidup sesuai, melihat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan ditunjukkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan tiap-tiap tahunnya. Jumlah perhitungannya merujuk dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Dalam Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK bisa ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing tempat bisa jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Seandainya diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi daripada UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh karena faktor yang diaplikasikan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran jika jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Seandainya berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda bisa meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur berdasarkan Kebutuhan Hidup Sesuai (KHL) dengan memastikan banyak hal.
Tapi semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, maka UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan standar upah minimum baru yang dikenal dengan istilah UMP dan UMK. Acuan tersebut diwujudkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengenal mulai dari pengertian sebagian istilah seputar standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian poin penting seputar ketentuan gaji UMR INDONESIA yang harus Anda ketahui, ialah seperti:

Gaji UMR INDONESIA - Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun sering menjadi perbincangan yang hangat dikelompok karyawan atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang selalu bertambah kalau tidak disertai dengan standarisasi penghasilan yang sama pasti memunculkan konflik ekonomi dan sosial.

Satu diantaranya yang senantiasa digalakkan oleh banyak buruh, terutama dalam hari buruh Nasional yaitu penghasilan UMR. Ingat di tiap-tiap wilayah di INDONESIA mempunyai besaran khusus buat penghasilan UMR, termasuk gaji UMR INDONESIA.

Tentang hal pemastian UMR di wilayah masing-masing betul-betul tidak sama, ada beberapa ragam faktor serta faktor yang melatarbelakanginya.

Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021

berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600

Istilah Gaji UMR di INDONESIA

Berdiskusi berkaitan penghasilan atau standard penghasilan minimal di INDONESIA betul-betul lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik selaku buruh ataupun pelaksana bidang usaha, tentu Anda harus menyadarinya. Berikut di bawah ini ada pemahaman dan keterangan komplet dari beberapa istilah tentang gaji UMR.

2. Gaji UMR

UMR adalah standar minimum yang digunakan oleh pemberi kerja dalam memberikan upah para buruh/pekerja. Tujuan ditetapkannya UMR adalah untuk menjamin agar para buruh memperoleh gaji sebagai penghasilan yang pantas.

Mengacu pada Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu mengatakan jika UMR atau Gaji Minimal Regional ditetapkan oleh Gubernur selaku pemerintah pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.

Berdasar pada artian itu dapat diambil rumusan, jika UMR sebagai standard penghasilan minimal pada tingkat provinsi. Dulu peraturan ini menjadi panutan atau dasar dalam pemastian besaran penghasilan, tapi sejak diresmikan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR tidak difungsikan kembali.

3. Gaji UMK

Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang disahkan di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan terendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah area kabupaten/kota setelah disahkan oleh gubernur.

Komponen UMK bisa terdiri atas gaji pokok (gaji pokok) aja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan pokok. Dengan kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.

Setelah disahkan dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 akhirnya dibuatlah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang mencakup satu wilayah Kota maupun Kabupaten. Penetapannya sendiri dipengaruhi oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada kawasan itu.

1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja membatasi sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Upah Minimum Regional sebagai referensi agar pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai sesuai dengan tingkat keperluan sesuai hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga bisa mendapat upah yang sesuai. Tentunya hal itu sesuai dengan muatan kerja.
2. Komponen UMR
Menurut surat edaran Menteri Energi Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas seputar pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU seputar ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang membeberkan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Walaupun besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tidak Tetap Bukan Komponen UMR
Perlu Anda ketahui salah satu ketentuan gaji UMR di INDONESIA, semua format tunjangan tak konsisten bukan termasuk bagian standar upah minimum. Bentuknya ini sesuai dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 seputar ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini ialah pembayaran baik secara segera ataupun tak untuk dikasih terhadap pekerja dan keluarganya. Mencakup juga beragam, seperti uang transport atau makan yang dihitung berdasarkan jumlah absensi.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Walaupun ini istilah UMR memang telah tak diaplikasikan lagi, hal itu sesuai Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan demikian itu, standar upah regional yang diatur oleh kepala tempat meliputi UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, membeberkan bahwa hukum itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum mengerti akan hal ini. Jadi perlu dikenal, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran sesuai skala upah sesuai kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR ialah standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran persentase kenaikan tiap-tiap tahunnya didasarkan pada sebagian faktor dan lazimnya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Kepada Upah Pemberian Upah dibawah UMR
Bicara mengenai ketentuan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang sesuai pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin referensi tersebut berdasarkan keperluan hidup sesuai.
Hukuman, jika terdapat perusahaan yang tak kapabel membayar upah terhadap pekerja dipecahkan UMR atau UMK bisa mengerjakan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya telah dibatasi dalam keputusan menteri.
7. Upah Perusahaan yang Membayar Upah dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, walaupun faktanya instansi tersebut kapabel memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, sesuai UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah bisa memberikan hukuman pidana.
Upah pidana ini bisa berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan tunduk terhadap hukum.
8. Langkah Kepada Upah dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tak dibayarkan sesuai ketentuan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja bisa membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian perselisihan relasi industrial. 
Ketetapan hukum tersebut dalam upaya ini nantinya akan via sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan mengerjakan negosiasi bipartit jika selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, maka naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Upah Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketentuan pemberian upah. Bentuknya ini merujuk pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang membeberkan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih terhadap pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara sederhananya, upah yang dikasih pada usaha mikro dan kecil diatur berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan demikian itu, besaran nominalnya meliputi poin rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari beragam sisi hingga ketentuan pemberlakuan standar gaji tersebut. semoga berita ini bisa menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.

Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,