Daftar UMP Tebing Tinggi Tahun 2021/2022
Gaji UMR/UMP Mamberamo Raya Terbaru
Berbicara perihal gaji di INDONESIA, tidak lepas dari kata UMP yakni Upah Minimum Provinsi yang menggantikan UMR. Sama seperti UMK, istilah ini mulai muncul dan berlaku semenjak dikeluarkannya Kepmenaker No 226 Tahun 2000.
Menurut garis besar, pengertian UMP bisa diartikan sebagai standar gaji minimum untuk satu wilayah tingkat provinsi dengan cakupan seluruh tempat baik Kota ataupun Kabupaten di daerah tersebut. Sama seperti UMK, ketentuan ini disahkan oleh Gubernur.
Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP
Bicara mengenai banyaknya istilah yang membahas tentang upah minimum di INDONESIA seringkali membikin bingung. Pasalnya, sekilas semuanya tampak sama, untuk mempermudah membedakannya Anda bisa meninjau dari beberapa hal seperti berikut ini:
1. Pihak yang Bertugas Melakukan Penetapan
Kalau ingin berbicara lebih mendalam tentang perbedaan antara UMR, UMK maupun UMP sebenarnya dapat ditinjau dari beberapa point. Salah satunya yakni berdasarkan pejabat yang bertugas untuk membuat dan berwewenang mengesahkannya.
Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, bahwa UMR disahkan oleh menteri akan tetapi atas usulan Komisi Penelitian Pengupahan serta Jaminan Sosial Dewan Daerah. Berbeda halnya UMP dan UMK yang disahkan oleh Gubernur mempertimbangkan kebutuhan hidup layak.
2. Jangka Waktu Peninjauan
UMR, UMK dan UMP juga dapat dibedakan dengan meninjau dari segi rentang waktu peninjauan. Hal ini mengacu menurut Keputusan Menteri Daya Kerja No 226 Tahun 2000 yang merevisi sebagian pasal dalam Permenaker No 01.
Dalam Keputusan tersebut, dibeberkan bahwa terdapat perbedaan lamanya waktu peninjauan. Penetapkan besarnya UMP paling lama 60 hari, berbeda halnya dengan UMK yang wajib diatur selambat-lambatnya 40 x 24 jam, meskipun keduanya sama-sama dilakukan 1 tahun sekali.
3. Masa Pemberlakukan Ketetapan
Seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya, sebab UMR, UMP dan UMK memiliki rentang waktu peninjauan yang tak sama. Anda juga dapat membedakan ketiga istilah itu dari masa pelegalan ketetapan tersebut.
Jadi untuk UMP mulai diberlakukan secara serentak menurut instruksi dari Gubernur setiap tanggal 1 November. Berbeda halnya dengan UMK yang diatur serta diumumkan paling akhir tanggal 21 dibulan yang sama.
4. Perhitungan Jumlah Kenaikan
Perbedaan lainnya antara UMR, UMP dan UMK juga dapat Anda ditinjau menurut perhitungan besaran nominal kenaikannya. Tentunya dalam hal ini diwujudkan dengan mempertimbangkan sebagian hal penting seperti, kebutuhan hidup cocok, mengamati produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam UU Ketenagakerjaan dibeberkan bahwasanya UMP dan UMK senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Jumlah perhitungannya mengacu dengan besaran inflasi ditambah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
5. Besaran Nominalnya
Pertimbangan lainnya yang membedakan antara UMR, UMP dan UMK dapat ditinjau dari besaran nominal yang berlaku pada satu cakupan kawasan tersebut. Seperti di pembahasan sebelumnya, masing-masing daerah dapat jadi standar minimum bayarannya berbeda.
Seandainya diperbandingkan besaran nominal UMK jauh lebih tinggi ketimbang UMP. Tentunya dalam hal ini diberi pengaruh sebab elemen yang diaplikasikan dalam perhitungannya. Jadi jangan heran seandainya jumlah standar gaji di Kota atau Kabupaten cukup besar melebihi tingkat Provinsi.
6. Dasar Penentuannya
Seandainya berharap mencari perbedaan antara UMR, UMP dan UMK secara lebih dalam, Anda dapat meninjaunya dari segi dasar penentuan standar gaji minimumnya. Dulu sebelum direvisi, besarnya UMR diatur menurut Keperluan Hidup Pantas (KHL) dengan mempertimbangkan banyak hal.
Namun semenjak Permenaker No 1 Tahun 1999 direvisi, karenanya UMR telah tak berlaku lagi dan digantikan dengan ketetapan standar upah minimum baru yang diketahui dengan istilah UMP dan UMK. Rujukan tersebut diwujudkan dengan melibatkan dasar perhitungan inflasi.
Ketetapan Gaji UMR INDONESIA
Sesudah mengetahui mulai dari pengertian sebagian istilah perihal standar upah minimum serta dan memahami perbedaannya. Berikut ini ada sebagian nilai penting perihal ketetapan gaji UMR INDONESIA yang wajib Anda kenal, adalah seperti:
Gaji UMR INDONESIA - Permasalahan penghasilan dari tahun ke tahun kerap menjadi percakapan yang hangat dikelompok pekerja atau buruh. Pasalnya inflasi ekonomi yang makin bertambah apabila tidak diiringi dengan standarisasi penghasilan yang sama akan mengakibatkan konflik ekonomi dan sosial.
Satu diantaranya yang kerap digalakkan oleh para karyawan, terutama dalam hari buruh Nasional yaitu penghasilan UMR. Ingat di tiap wilayah di INDONESIA punya besaran khusus buat penghasilan UMR, juga termasuk gaji UMR INDONESIA.
Tentang hal pengesahan UMR di wilayah masing-masing memanglah tidak sama, ada bermacam ragam perihal serta argumen yang melatarbelakanginya.
Gaji UMR INDONESIA & Gaji UMK INDONESIA 2021
berikut daftar lengkap UMP 2021 di 34 provinsi:
1. Aceh: Rp 3.165.031
2. Sumatera Utara: Rp 2.499.423
3. Sumatera Barat: Rp 2.484.041
4. Sumatera Selatan: Rp 3.043.111
5. Riau: Rp 2.888.564
6. Kepulauan Riau: Rp 3.005.460
7. Jambi: Rp 2.630.162
8. Bangka Belitung: Rp 3.230.023
9. Bengkulu: Rp 2.215.000
10. Lampung: Rp 2.432.001
11. DKI Jakarta: Rp 4.416.186
12. Jawa Barat: Rp 1.810.351
13. Jawa Tengah: 1.798.979
14. Jawa Timur: Rp 1.868.777
15. D.I Yogyakarta: Rp 1.765.000
16. Banten: Rp 2.460.996
17. Bali: Rp 2.494.000
18. Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448
19. Kalimantan Timur: Rp 2.981.378
20. Kalimantan Barat: Rp 2.399.698
21. Kalimantan Tengah: Rp 2.903.144
22. Kalimantan Utara: Rp 3.000.804
23. Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876
24. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723
25. Sulawesi Tenggara: 2.552.014
26. Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711
27. Sulawesi Barat: Rp 2.678.863
28. Gorontalo: Rp 2.788.826
29. NTB: Rp 2.183.883
30. NTT: Rp 1.950.000
31. Maluku: Rp 2.604.961
32. Maluku Utara: Rp 2.721.530
33. Papua: Rp 3.516.700
34. Papua Barat: Rp 3.134.600
Istilah Gaji UMR di INDONESIA
Berbicara terkait penghasilan atau standard gaji minimal di INDONESIA memanglah lekat dengan sejumlah istilah seperti UMR, UMK serta UMP. Baik menjadi karyawan ataupun eksekutor usaha, pastinya Anda mesti menyadarinya. Di bawah ini ada penjelasan dan penjelasan komplet dari beberapa istilah perihal gaji UMR.
2. Gaji UMR
UMR ialah standar paling rendah yang digunakan oleh pengusaha dalam menentukan gaji para buruh/pekerja. Tujuan ditentukannya UMR adalah untuk menjamin agar para karyawan menerima gaji sebagai pendapatan yang layak.
Merujuk dalam Ketetapan Menteri Tenaga Kerja serta Transmigrasi nomor 7 tahun 2013. Permen itu memperjelas jika UMR atau Penghasilan Minimal Regional dikukuhkan oleh Gubernur menjadi petinggi pengaman dalam lingkup lokasi Provinsi, terhitung gaji UMR INDONESIA.
Menurut pengertian itu dapat diambil keputusan, jika UMR merupakan standard gaji minimal pada tingkat provinsi. Dulu ketetapan ini menjadi rujukan atau landasan dalam pengesahan besaran penghasilan, tapi sejak ditetapkan Kepmenaker No 226 Tahun 2000 arti gaji UMR sudahlah tidak digunakan kembali.
3. Gaji UMK
Gaji UMK yaitu Upah Minimum yang berlaku di suatu wilayah kabupaten/kota. Artinya, UMK ialah penghasilan bulanan paling rendah yang terdiri atas gaji pokok termasuk juga tunjangan tetap, yang berlaku di sebuah wilayah kabupaten/kota usai ditentukan oleh pemerintah provinsi.
Komponen UMK dapat dibagi atas gaji pokok (gaji pokok) saja, atau gaji pokok (gaji pokok) + tunjangan tetap. Dalam kata lain, UMK bisa saja sama gaji pokok, tapi bisa juga tidak.
Usai dicatat dalam Kepmenaker No 226 Tahun 2000 pada akhirnya munculah istilah baru pengganti gaji UMR yakni gaji UMK atau Upah Minimum yang berlaku untuk suatu wilayah Kota ataupun Kabupaten. Pengesahannya sendiri didasari oleh otonomi serta standar gaji tingkat provinsi pada kawasan itu.
1. Dasar Pembuatan Ketetapan Gaji UMR
Pemerintah sengaja mengatur sistem yang tertuang dalam UMR atau standar Bayaran Minimum Regional sebagai rujukan agar pelaku usaha memberikan upah terhadap para pegawai cocok dengan tingkat kebutuhan cocok hidup.
Secara benang merah, pembuatan standar UMR ini bertujuan sebagai tata laksana untuk melindungi hak para tenaga kerja, sehingga dapat memperoleh upah yang cocok. Tentunya hal itu cocok dengan muatan kerja.
2. Bagian UMR
Menurut surat edaran Menteri Daya Kerja Republik INDONESIA No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 yang membahas perihal pengelompokan bagian upah dan pendapatan. Pada dokumen tersebut terang dipaparkan bahwa bagian UMR terdiri dar sebagian hal
Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan beracuan pada UU perihal ketenagakerjaan pasal 94 No.13 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa bagian UMR berupa upah pokok dan tunjangan konsisten. Padahal besarnya gaji minimal 75% dari jumlah UMR.
3. Tunjangan Tak Tetap Bukan Bagian UMR
Perlu Anda kenal salah satu ketetapan gaji UMR di INDONESIA, seluruh bentuk tunjangan tak konsisten bukan termasuk bagian standar upah minimum. Wujudnya ini cocok dengan UU No.13 pasal 94 tahun 2003 perihal ketenagakerjaan.
Tunjangan tak konsisten dalam hal ini adalah pembayaran bagus secara lantas ataupun tak untuk dikasih terhadap pekerja dan keluarganya. Meliputi juga bermacam, seperti uang transport atau makan yang dihitung menurut jumlah kehadiran.
4. Besarnya UMR Sekarang UMP dan UMK
Padahal ini istilah UMR memang telah tak diaplikasikan lagi, hal itu cocok Kepmenaker No 226 Tahun 2000. Ketetapan begitu, standar upah regional yang diatur oleh kepala daerah mencakup UMK (Kota atau Kabupaten) dan UMP (Provinsi).
Beracuan pada PP Pengupahan, telah diatur bahwa besarnya UMK jauh lebih tinggi diperbandingkan UMP. Pada penjelasan lanjutan dalam pasal 42, menjelaskan bahwa hukum itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
5. UMR Bukan Gaji Pokok
Mungkin selama ini banyak orang belum paham akan hal ini. Jadi perlu diketahui, bahwa UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja sebagai imbalan dasar dengan besaran cocok skala upah cocok kebijakan perusahaan.
Berbeda halnya dengan UMR adalah standar minimum yang diatur oleh pemerintah. Tentunya dalam hal ini perhitungan besaran prosentase kenaikan setiap tahunnya didasarkan pada sebagian elemen dan biasanya terdiri dari upah tanpa tunjangan serta gaji pokok
6. Ketetapan Kepada Bayaran Pemberian Bayaran dibawah UMR
Bicara mengenai ketetapan pemberian upah dibawah standar UMR, pada prinsipnya hal ini dilarang cocok pasal 89. Alasannya, pemerintah telah membikin rujukan tersebut menurut kebutuhan hidup cocok.
Hukuman, seandainya terdapat perusahaan yang tak kapabel membayar upah terhadap pekerja diatasi UMR atau UMK dapat melaksanakan penangguhan. Mengenai tata sistem atau prosedurnya telah dikendalikan dalam keputusan menteri.
7. Bayaran Perusahaan yang Membayar Bayaran dibawah UMR
Hukuman terdapat perusahaan yang membayar upah dibawah UMR secara sengaja, meskipun faktanya instansi tersebut kapabel memberikan gaji melebihi standar itu. Pada kasus seperti ini, cocok UU ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pemerintah dapat memberikan hukuman pidana.
Bayaran pidana ini dapat berupa kurungan penjara dengan masa tahanan paling singkat 12 bulan dan maksimal 4 tahun atau denda minimal Rp 100.000.000 hingga 400 juta rupiah. Penegakan hukum ini diinginkan menjadi peringatan agar perusahaan-perusahaan patuh terhadap hukum.
8. Langkah Kepada Bayaran dibawah UMR
Menurut dengan kasus upah yang tak dibayarkan cocok ketetapan berlaku atau dibawah UMR. Menurut UU No 2 Tahun 2004 pekerja dapat membawa perkara tersebut ke meja hijau sebagai upaya penyelesaian konflik kekerabatan industrial.
Ketetapan hukum tersebut dalam upaya ini nantinya akan via sebagian prosedur. Pertama, kedua belah pihak akan melaksanakan perundingan bipartit seandainya selama kurun waktu 30 hari belum mencapai kesepakatan, karenanya naik ke tahap selanjutnya tripartite dengan melibatkan Disnaker.
9. Ketetapan Bayaran Minimum untuk Usaha Mikro
Untuk usaha mikro terdapat pengecualian mengenai ketetapan pemberian upah. Wujudnya ini mengacu pada pasal 81 angka 28 dalam UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa terdapat kebijakan khusus yang dikasih terhadap pemilik bisnis kecil dengan persyaratan tertentu.
Jadi secara simpelnya, upah yang dikasih pada usaha mikro dan kecil diatur menurut kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketetapan begitu, besaran nominalnya mencakup nilai rata-rata konsumsi masyarakat menurut data dari BPS.
Demikianlah ulasan komplit mengenai gaji UMR INDONESIA, mulai dari pengertian dari sebagian istilah, memahami perbedaan dari bermacam sisi hingga ketetapan pelegalan standar gaji tersebut. semoga kabar ini dapat menambah pengetahuan masyarakat utamanya bagi para pekerja.
Kata Kunci : Gaji UMR INDONESIA 2016, Gaji UMR INDONESIA 2017, Gaji UMR INDONESIA 2018, Gaji UMR INDONESIA 2019, Gaji UMR INDONESIA 2020, Gaji UMR INDONESIA 2021,
Comments
Post a Comment